Posts Tagged ‘Government’
===================
Note: Ini juga sebuah eksperimen jurnalisme multimedia yang saya coba lakukan minggu lalu. Belum sempurna benar karena belum memasukkan elemen suara dan teks untuk bisa dibilang karya multimedia yang lengkap. Video yang ditampilkan merupakan potongan-potongan momen yang saya rekam dengan fitur video recorder pada kamera saku Canon IXUS 65. Video ini dibuat dengan menggunakan program iMovie pada Macbook. Saya sendiri baru pertama kali ini mengenal dan menggunakan program tersebut. Hanya dibutuhkan waktu sekitar 60 menit untuk membuat video seperti di bawah ini.
===================
Malini Ramani adalah seorang desainer pemberontak yang tidak kenal menyerah. Karya-karya desainnya mencerminkan pendirian dan keyakinan yang kuat – mengikuti kata hati, menerabas kelaziman dan disisipi keceriaan perayaan kehidupan. Tidak heran bila notasi fashion yang dirancangnya selalu bersifat original, meletup-letup penuh semangat dengan rampai warna dan gemerlap.
Continue Reading »
BERITA di Kompas hari ini (2/3) menyebutkan ada enam rusunami (rumah susun hak milik) akan disegel. Penyegelan enam rusunami tersebut akan menyusul penyegelan terhadap rusunami di kawasan Kalibata. Dalam berita itu disebutkan bahwa penyegelan dilakukan terkait dengan masalah IMB rusunami yang bersangkutan belum beres. Ada pertanyaan yang muncul terkait dengan pemberitaan Kompas tersebut. Narasumber utama dalam berita tersebut adalah Kepala Suku Dinas P2B Jaksel Widiyo Dwiyono.
Narasumber tersebut berbicara juga tentang rencana penyegelan enam rusunami di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Saya meragukan kredibilitas narasumber tersebut dalam memberikan keterangan. Seperti pertanyaan saya di atas, apakah seorang pejabat di wilayah Jakarta Selatan berwenang untuk berbicara tentang masalah yang ada di wilayah yang berada di luar kewenangannya? Sebagai Kepala Suku Dinas P2B Jakarta Selatan, apakah yang bersangkutan juga punya wewenang untuk berbicara tentang area kerja sejawatnya di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, meskipun narasumber tersebut memang mengutip catatan Kementerian Negara Perumahan Rakyat?
Masalahnya adalah, menurut berita Kompas tersebut, Widiyo Dwiyono menyebutkan bahwa salah satu rusunami yang IMB-nya bermasalah di wilayah Jakarta Utara adalah rusunami di Kelapa Gading, tepatnya di Jalan Pegangsaan. Padahal setahu saya, hanya ada satu rusunami di situ, yaitu Gading Nias Residence. Dan saya tercatat sebagai salah satu pembeli unit di rusunami tersebut!
Namun, terlepas dari masalah kredibilitas narasumber Kompas tersebut, masalah IMB rusunami yang dipersoalkan dalam berita ini membawa saya untuk bertanya tentang kebecusan birokrasi pemerintahan kita. Bukankah rusunami merupakan bagian dari proyek 1000 menara rumah susun yang telah dicanangkan oleh Pemda DKI Jakarta beberapa waktu lalu? Bukankah peluncuran rusunami, khususnya Gading Nias Residence, juga dihadiri oleh beberapa pejabat teras pemerintahan (Jusuf Kalla juga hadir lho!) ? Bagaimana mungkin pejabat-pejabat teras tersebut bisa menghadiri peluncuran rusunami yang bermasalah? Bagaimana bisa saya mendapatkan kucuran kredit dari bank untuk membeli unit rusunami tersebut apabila masih ada masalah IMB yang menggantung? Singkatnya, atas dasar alasan apa sebuah bank bersedia bekerjasama untuk mendanai proyek-proyek yang bermasalah?
Apa maksud berita ini sebenarnya? Apakah sekedar masalah IMB beberapa rusunami yang belum beres? Apakah masalah beberapa pejabat yang belum mendapatkan “jatah”? Atau hanya soal birokrasi pemerintahan kita yang benar-benar brengsek?
Republik ini sungguh-sungguh tidak masuk akal!